Efek kemacetan jika Jalan Margonda Depok dibuat berbayar

      Comments Off on Efek kemacetan jika Jalan Margonda Depok dibuat berbayar

Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan Electronic Road Pricing (REP) atau jalan berbayar di sepanjang Jalan Margonda, Depok dirasa perlu dikaji ulang. Pasalnya pengguna jalan akan kesulitan mengakses jalan mengingat tidak ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara. Akses jalan dari timur dan barat, semua melewati Jalan Margonda.

 “Bisa dibayangkan jika harus berbayar, akses jalan timur dan barat akan seperti apa dampaknya,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihana, Selasa (10/4).

Jalan Margonda memang tercatat sebagai jalan provinsi, sehingga kewenangannya ada di provinsi. Munculnya wacana Pemprov Jabar untuk menerapkan ERP di Jalan Margonda adalah untuk mengatasi kemacetan di ruas jalan utama Kota Depok tersebut. Sebelum wacana ini diterapkan, diperlukan kajian mendalam dan komunikasi dengan berbagai pihak mulai dari Dinas Provinsi Jabar, Pemkot Depok dan Badan Pengelola Transportasi Jalan (BPTJ).

“Jalan Margonda ini kan juga merupakan jalur lintas regional, jadi perlu melibatkan berbagai pihak,” tukasnya.

Pihaknya akan memperhitungkan banyak hal untuk memberi masukan terbaik soal Jalan Margonda. Mengingat DKI Jakarta saja membutuhkan waktu tiga sampai empat tahun untuk melakukan kajian, dengan luas jalan yang cukup panjang. Sedangkan di Jalan Margonda ruas jalan pendek dan tidak ada jalan pendamping.

“Di Margonda banyak keluar masuk daerah permukiman, tentu akan menganggu warga,” tutupnya