Indonesia di urutan ke-90 negara dengan ketimpangan si kaya dan si miskin

Lembaga amal anti-kemiskinan, Oxfam International, yang bermarkas di Inggris, hari ini merilis daftar Indeks Komitmen untuk Mengurangi Ketimpangan (CRI) 2018.

Dari 157 negara yang diteliti, Indonesia berada di urutan ke-90 sebagai negara yang dipuji untuk upayanya mengurangi jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin lewat berbagai kebijakan, seperti pajak, pemenuhan hak-hak buruh, dan anggaran belanja sosial.

Dilansir dari laman Channel News Asia, Selasa (9/10), Oxfam mengatakan ketimpangan saat ini sudah mencapai tahap krisis dengan 1 persen orang kaya di dunia meraup empat per lima kekayaan yang dihasilkan dari pertengahan 2016 hingga pertengahan 2017. Sementara sebagian orang miskin di dunia tidak ada peningkatan kekayaan.

Daftar ini dirilis bertepatan dengan pertemuan tahunan Bank Dunia dan Badan Moneter Internasional (IMF) yang digelar di Bali.

Oxfam memperingatkan kepada para pemimpin dunia soal komitmen mereka untuk mengurangi jurang ketimpangan si kaya dan si miskin pada 2030. Oxfam juga mendesak pemimpin dunia membuat rencana untuk menutup jurang perbedaan si kaya dan si miskin dengan menjalankan pajak progresif dan memberantas pengemplang pajak.

“Kita melihat anak-anak sekarat karena sakit akibat kurangnya fasilitas kesehatan sementara perusahaan kaya dan orang-orang tajir terus mengemplang pajak hingga miliaran dolar,” kata bos Oxfam, Winnir Byanyima.

“Pemerintah di mana pun selalu mengatakan mereka berkomitmen melawan kemiskinan dan ketimpangan tapi indeks ini memperlihatkan aksi konkret mereka terhadap janji-janji yang mereka buat.”

Denmark menjadi negara di urutan pertama yang dianggap berhasil mengatasi ketimpangan itu. Di urutan kedua ada Jerman lalu Finlandia, Austria. Jepang menjadi negara Asia yang berada di peringkat ke-11.

Singapura yang berada di peringkat 149 tergolong negara yang buruk dalam mengatasi jurang perbedaan si kaya dan si miskin.

Sementara Nigeria berada di urutan paling buncit karena buruknya belanja sosial, perolehan pajak dan pelanggaran hak-hak buruh. Anak-anak Nigeria tercatat meninggal sebelum usia mereka mencapai lima tahun.

Pada akhirnya, kata Oxfam, mengatasi ketimpangan tidak bergantung pada kekayaan suatu negara, tapi pada kemauan politik.