Polda Sumut Sudah Menahan Tiga Anggota DPRD Tapteng

      No Comments on Polda Sumut Sudah Menahan Tiga Anggota DPRD Tapteng

Penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara telah menahan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) atas dugaan mark-up atau biaya perjalanan dinas fiktif.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, membenarkan perihal penahanan tersebut. Namun dari 5 anggota DPRD Tapteng yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Polda Sumut baru melakukan penahanan terhadap 3 orang.

“Ya benar, ada 3 anggota DPRD yang sudah ditahan oleh Subdit Tipikor Polda Sumut,” kata Nainggolan, Senin (3/12).

Namun ketika ditanya mengenai identitas ketiganya, MP Nainggolan mengaku belum mengetahuinya. “Nanti ya, saya akan tanyakan dulu kepada penyidiknya,” ucapnya.

Dari informasi yang diperoleh, penahan ini dilakukan pasca agenda pemanggilan terhadap 5 anggota DPRD Tapteng berinisial AR, SG, HN, JS dan JLS pada Kamis (29/11) lalu.

Kelimanya sempat tidak hadir dan meminta kepada Polda Sumut untuk menjadwal ulang pemanggilan hingga akhir tahun 2018 dengan alasan banyak sidang paripurna yang harus diikuti.

Menanggapi ketidakhadiran kelima anggota DPRD Tapteng tersebut, MP Nainggolan menjelaskan bahwa Polda Sumut melayangkan pemanggilan kedua.

Untuk diketahui, penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut telah menetapkan lima anggota DPRD Tapteng sebagai tersangka karena diduga melakukan mark-up atau fiktif perjalanan dinas hingga merugikan negara sebesar Rp 655.924.350.

Modus yang dilakukan kelima tersangka ialah dengan menggunakan bukti pembayaran bil hotel yang diduga fiktif atau di-mark-up sebagai pertanggungjawaban atas perjalanan dinas keluar daerah dalam hal agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis.

Penetapan status tersangka kelima anggota DPRD Tapteng itu setelah penyidik memeriksa 49 saksi yang terdiri dari PNS sekretariat dan pihak managemen dari sejumlah hotel yang ada di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta, Bandung dan Manado.

Atas perbuatannya mereka dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, yakni tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *